Penyaluran KUR Per Februari 2018 Capai Rp19,5 Triliun

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi program kredit usaha rakyat atau KUR sudah terserap Rp19,5 triliun dari plafon yang sudah disetujui pada bank penyalur sebesar Rp116,6 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, tahun ini anggaran KUR mencapai Rp120 triliun, artinya sisa Rp3,4 triliun lagi belum diserap perbankan. Realisasi hingga Februari tersebut, dinilai masih sesuai dengan target pemerintah.

“KUR juga telah tersalurkan sesuai keputusan komite pembiayaan yang mewajibkan diberikan pada sektor produksi yakni pertanian, perikanan, industri, dan jasa-jasa produktif,” katanya kepada Bisnis, Minggu (1/4/2018).

Iskandar mengemukakan, pihaknya masih optimistis ke depan capaian program KUR akan lebih baik lagi. Pemerintah juga telah mendesain program ini semudah mungkin agar menarik banyak minat masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dituliskan perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun ini.

Selain itu, ada pula mekanisme yarnen atau pembayaran kredit setelah panen dan grace period, serta penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan.

Iskandar menerangkan, pemerintah juga telah meningkatkan target penyaluran KUR di sektor produksi yakni pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi. Pada tahun ini, target penyaluran untuk sektor produksi menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp120 triliun.

“Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM,” katanya.

Iskandar mengatakan, adapula KUR khusus yang dapat digunakan khusus industri peternakan, perkebunan, dan pertanian.

Namun, ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi. Misal, Iskandar mencontohkan, pada penanaman kelapa sawit harus dikelola bersama dan memiliki mitra perusahaan besarnya. Perusahaan besar akan bertindak sebagai penanggungjawab mengajarkan sistem pengolahan sampai penyerapan hasil panen.

Hal serupa juga dapat dilakukan pada pengadaan kapal. Nelayan di Natuna akan memulai pengadaan pada kapal kecil dari yang harga kisaran Rp180 juta sampai Rp300 juta. “Nelayan juga harus memiliki opteker yang bertanggungjawab membina,” ujarnya. (Achmad Aris)

Leave a Comment

%d bloggers like this: