Semua negara bersaing dalam upaya menarik sebanyak mungkin investor. Salah satu langkahnya, terus mempermudah dan mempersingkat izin investasi agar pengusaha nyaman serta aman.

“Persaingan sengit karena semua negara berebutan menarik investor dan kita tidak saja berhadapan dengan Malaysia dan Singapura, tapi juga Vietnam dan Thailand yang juga rajin tawarkan kemudahan investasi,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong kepada wartawan di Batam, Kepulauan Riau.

Thomas Lembong berada di sana untuk meluncurkan Perluasan Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tahap II. Menurutnya, kondisi seperti sekarang ini membuat semua pemerintah di masing-masing negara berupaya mengubah dan memperbarui serta membatalkan regulasi yang dianggap tidak pro terhadap dunia usaha.

Pemerintah Indonesia, juga selalu berupaya membuat terobosan serta berupaya menghilangkan semua jenis regulasi yang dinilai menghambat masuknya investor. “Ini benar-benar balapan untuk bisa tarik investasi ke dalam negeri. Kita tak bisa berdiam diri dan bertahan lagi, tapi harus proaktif,” katanya.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, katanya, juga berupaya menghilangkan cara dan pola pikir yang selama ini mempersulit izin investasi, kalau ada yang tidak sanggup menjalankan maka akan disingkirkan.

“Mohon maaf mungkin ada yang tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Pola pikir yang lama, yaitu senang memperlambat izin investasi, agar dihilangkan dan kalau ada yang tidak setuju akan disingkirkan,” kata Thomas.

Lembong menambahkan, lima kendala investasi di Indonesia yang mesti dipecahkan bersama-sama. Kendala pertama adalah banyak peraturan yang menghambat datangnya penanam modal. Regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi,” kata dia.

Ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan. Kendala kedua, adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha.

Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan. Dalam suatu kesempatan, kata dia, menteri keuangan menyampaikan ternyata dari total penerimaan pajak industri, 70% di antaranya berasal dari industri manufaktur. “Beban pajak manufaktur terlalu besar.

Bagaimana industri manufaktur kita maju, padahal negara lain memberikan insentif,” kata Lembong. Lalu, kendala ketiga, kualitas SDM yang relatif masih rendah. Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.

Dan, hambatan keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan. Hambatan terakhir, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri.

Menurut Lembong, untuk mengatasi kendala itu, pemerintah giat membangun infrastruktur, mulai listrik, sarana angkut, air bersih, hingga pengumpulan sampah. Menurut data BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp6,26 triliun (71 proyek), meningkat sebesar 46,6% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp4,27 triliun (63 proyek).

Realisasi PMA ini umumnya didominasi oleh sektor industri alat angkutan dan transportasi lainnya, serta industri mineral nonlogam dan industri kimia dasar. Sementara realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2016 sebesar Rp489,5 miliar (75 proyek), meningkat sangat signifikan sebesar 13 kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp34,7 miliar (77 proyek).

Peningkatan PMDN ini disebabkan peningkatan pada proyek-proyek investasi pertambangan minyak dan gas alam serta proyek-proyek properti di Kota Batam pada 2016. “Batam akan terus kita dorong sebagai kawasan utama investasi di Indonesia,” katanya.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2017/02/05/320/1609925/persaingan-asean-sengit-kepala-bkpm-minta-yang-ganggu-perizinan-disingkirkan