Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan akan menertibkan pulau-pulau terluar Indonesia pada tahun ini. Pemerintah ingin memastikan jika pengelolaan pulau dilakukan dengan benar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pengelolaan pulau saat ini dilakukan melalui penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Meski begitu kepemilikan pulau tetap menjadi hak pemerintah.

“Supaya pengelolaannya menjadi benar, yaitu kepemilikan tetap ada di pemerintah, hak pengelolaan boleh diberikan kepada perusahaan baik asing ataupun dalam negeri,” kata Susi dalam Prime Talk Metro TV, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Susi menyebut, penertiban juga untuk memastikan akses publik terhadap pulau yang telah dikelola oleh pihak lain tidak tertutup. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan pengawasan agar pulau tersebut tidak untuk kegiatan kriminal.

“Tidak dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan kriminal dari human traficking, illegal logging, illegal fishing, dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai kriminal,” jelas dia.

Susi mengungkapkan, KKP telah mendata dan ditemukan jika beberapa pulau digunakan untuk kegiatan yang tidak benar. Karenanya persoalan ini menjadi tantangan KKP untuk bisa diselesaikan pada 2017.

“Seperti di Berau, Kepulauan Andamas, Pulau Romang, dan lain sebagainya. Banyak pulau-pulau yang pengelolaannya itu sudah ada penyimpangan. Dan ini lah tugas KKP untuk memanggil dan menertibkan itu,” tegas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/3NO53xmk-kkp-ingin-pengelolaan-pulau-oleh-asing-tidak-untuk-kegiatan-kriminal