Pemerintah mengajak perusahaan kelapa sawit nasional memasok bungkil sawitnya ke kelompok-kelompok pakan mandiri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku pakan ikan.

Direktur Pakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Coco Kokarkin Soetrisno mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebenarnya telah menyurati Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN berisi ajakan itu.

Pertimbangannya, bungkil sawit (palm kernel meal) yang telah difermentasi dapat menyubstitusi tepung ikan (fish meal) yang masih diimpor. Dalam formula pakan ikan, 10% kebutuhan tepung ikan masih diimpor. Adapun dalam formula pakan udang, 70% kebutuhan tepung ikan masih diimpor.

KKP mencatat produksi bungkil sawit nasional 4,2 juta ton per tahun. Jika difermentasi, bungkil akan menghasilkan tepung bungkil sekitar 4 juta ton dengan kandungan protein tinggi dan asam amino yang lengkap. Menurut Coco, kualitas bungkil sawit fermentasi setara dengan campuran dedak dan tepung ikan.

Sayangnya, banyak perusahaan pengolahan sawit di Tanah Air telanjur terikat kontrak penjualan dengan buyer yang mewajibkan penjualan sekaligus bungkil sawit ketika mengekspor minyak (CPO) atau turunannya.

Para importir kemudian menjual bungkil sawit kepada perusahaan pakan ternak atau pakan ikan di negara setempat.

Hingga kini, kata Coco, baru ada satu perusahaan nasional yang bersedia menyuplai bungkil sawit untuk bahan baku pakan ikan di dalam negeri. Pasokan itu diberikan secara gratis karena perusahaan bersangkutan selama ini tidak memanfaatkan residu pengolahan kelapa sawit itu alias sekadar menjadi limbah.

“Kami sudah dapat green light (lampu hijau) dari perusahaan sawit di Sumatra Selatan yang bersedia agar bahan baku (bungkil kelapa sawit) dikelola oleh masyarakat, diolah, nanti akan dijual ke kelompok-kelompok pakan ini. Perusahaannya milik Arifin Panigoro (pemilik Grup Medco),” katanya, Rabu (23/11/2016).

Namun, Coco belum mengetahui secara pasti volume bungkil sawit yang akan dipasok oleh perusahaan Arifin. Dia menjelaskan bungkil sawit itu akan difermentasi oleh kelompok masyarakat di sekitar pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, bungkil sawit itu dijual ke kelompok-kelompok pakan mandiri dengan harga di bawah harga pasar Rp3.300 per kg.

Untuk menunjang itu, KKP akan memberikan bantuan peralatan fermentasi untuk 10 kelompok di Sumsel senilai Rp20 juta per kelompok mulai Februari 2017. Selanjutnya, KKP akan mengevaluasi program tersebut. Jika berhasil, maka pada semester II/2017, instansi itu akan menambah kelompok yang dibantu atau memperluas bantuan ke provinsi lain.

Sumsel, tutur Coco, sangat prospektif untuk pengembangan pakan mandiri. Dengan produksi ikan patin 70.000 ton per tahun, maka kebutuhan pakan mandiri di provinsi itu bisa mencapai 105.000 ton per tahun.

Pakan mandiri itu dijual Rp6.000 per kg, di bawah harga pakan komersial Rp10.000 per kg. Dengan harga pakan yang lebih murah, maka pembudidaya ikan dapat menikmati margin Rp3.000 per kg, di atas margin pembudidaya yang menggunakan pakan komersial Rp1.000 per kg.

Pemerintah sebenarnya menggagas penerapan bea keluar bungkil sawit agar eksportir menyisakan bungkilnya untuk produsen pakan domestik. Sayangnya, tanpa diperkuat oleh keberadaan produsen pakan di dalam negeri, ide tersebut akan ‘mentah’.

Selain membujuk perusahaan sawit, KKP mengajak produsen minuman beralkohol untuk menyisakan raginya (yeast) untuk produksi pakan dalam negeri, khususnya untuk fermentasi bungkil sawit. Produksi ragi dalam negeri dalam catatan KKP 2 juta ton per tahun.

“Yang kami incar sebenarnya pabrik bir Bintang (PT Multi Bintang Indonesia Tbk.). Mereka menghasilkan yeast dan kerepotan mau dibuang ke mana. Padahal kita masih impor yeast tiap tahun. Ini yang akan kami campur ke bungkil tadi,” tuturnya.

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20161123/99/605720/perusahaan-sawit-diminta-sisakan-bungkil-untuk-produsen-pakan-ikan