Sejak berlakunya perjanjian Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) di awal tahun ini, berbagai produk impor seperti dari Singapura, Thailan dan Malaysia kian banyak ditemukan di pasaran. Bahkan beberapa makanan tradisional Indonesia seperti cincau juga telah diproduksi oleh Malaysia dan diekspor ke Indonesia dengan kemasan yang menarik serta kelengkapan perijinan yang ditetapkan.

Kondisi tersebut pastinya sangat mengkhawatirkan karena besar kemungkinan produk lokal justru yang akan tergerus. Sebab pelaku UMKM yang bersangkutan kurang siap menghadapi persaingan bebas. Mereka masih beranggapan bahwa sertifikasi produk misalnya, tidak terlalu penting.  Padahal sertifikat menjadi hal wajib bagi UMKM ketika ingin masuk dalam persaingan bebas dan memenangkannya.

“Ini yang harus diantisipasi. Untuk itu, Kadin Jatim berkomitmen membimbing mereka agar menjadi kuat dan menjadi tuan di negara sendiri. Sebab pasar Asean sejatinya adalah pasar Indonesia. Tahap awal, Kadin Jatim akan mendorong mereka untuk melakukan standarisasi serta sertifikasi produk dan kelembagaan,” ujar Wakil Ketua Umum Pengembangan Jaringan Usaha Antar propinsi, Diar Kusuma Putra di Graha Kadin Jatim Surabaya, Selasa (15/11/2016).

Menurut penjelasannya, jumlah UMKM yang sudah memiliki sertifikat sampai saat ini masih sangat kecil. Dari total jumlah UMKM di Jatim yang mencapai 6 juta UMKM, hanya sekitar 15% yang sudah bersertifikat halal dan memiliki sertifikat Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT).  Kondisi ini juga terlihat dari banyaknya UMKM yang  tertarik mengikuti sosialisasi pentingnya pengurusan sertifikat halal yang digelar. Dari target sekitar 50 hingga 75 UMKM, yang daftar ternyata mencapai 125 UMKM dari seluruh Jatim.

“Kadin Jatim menargetkan pada tahun 2017 nanti, 50% dari total 6 juta UMKM di Jatim telah memiliki produk yang tersertifikasi halal,” tegasnya.

Kepala Kompartemen Jaringan Usaha Antar Propinsi Kadin Jatim, Tri Prakoso menambahkan, Kadin juga akan berupaya mengubah pola pikiir dan sistem manajemen di UMKM. Karena sebagian besar UMKM di Jatim masih berpatokan pada sistem tradisional.

“Selain masih tradisional, rendahnya tingkat sertifikasi juga disebabkan tak adanya regulasi wajib dari pemerintah bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi. Padahal, itu penting untuk mendongkrak penjualan,” katanya.

Untuk itu, Kadin Jatim akan menjalin kerjasama dengan MUI maupun BP POM  dan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim untuk menekan biaya sertifikasi produk yang dirasa masih mahal. “Kami akan gandeng juga dinas koperasi. Bahkan, jika perlu kita ajukan pinjaman ke Bank. Dengan begitu target 50 persen UMKM tersertifikasi di 2017 bisa terwujud. Sehingga kita mampu menguasai pasar MEA,”

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen (SERLIK) Balai Besar BPOM Surabaya, Mudzahar Amin mengatakan bahwa sebenarnya pasar bebas ini adalah peluang bagi industri dalam negeri. Karena dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, UMKM dalam negeri akan menjadi tahu tentang dirinya sendiri. Mereka juga akan terinspirasi dan terdorong untuk melakukan perbaikan, mulai dari mutu produk, kualitas produk, keamanan dan daya tarik produk yang dihasilkan.

“Karena usaha yang berhasil adalah usaha yang mampu memproduksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, mampu mendistribusikan dan mampu menjadikannya uang,” ujarnya.

Karena di Malaysia, pengusaha memiliki kepedulian yang dalam terhadap peraturan nasional dan internasional. Beberapa produk pangan dari Malaysia yang masuk Indonesia adalah produk uji coba. Mereka berupaya mengerti apa saja aturan yang ditetapkan Indonesia terhadap bahan pangan impor. Dan ketika sudah mengetahuinya, mereka berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kondisi ini jauh berbeda dengan kepedulian pengusaha mikro kecil menengah dalam negeri. Padahal itu harus dilakukan agar konsumen dalam negeri tidak berpaling kepada barang impor.

Sumber: http://www.kabarbisnis.com/read/2871657/lindungi-produk-lokal–kadin-jatim-dorong-umkm-lakukan-sertifikasi-produk