Koperasi Karyawan TPI Kota Pekalongan mengajukan usulan kepada Walikota Pekalongan untuk ikut mengelola keranjang ikan atau biasa disebut ‘basket’ yang digunakan di area TPI. ‘Basket’ yang selama ini digunakan di TPI, merupakan milik Pemkot Pekalongan yang dikelola penuh oleh KUD Makaryo Mino.

Kepala TPI, Sugiyo mengatakan, usulan pengelolaan ‘basket’ merupakan salah satu terobosan yang dilakukan demi menghidupkan Koperasi Karyawan TPI yang sudah 25 tahun berdiri. “Tujuan kami dengan pengelolaan itu, nantinya ada pemasukan yang kemudian dijadikan tambahan modal untuk koperasi,” tuturnya, Senin (31/10).

Ia mengungkapkan, ada sekitar 8.750 ‘basket’ milik Pemkot Pekalongan yang digunakan di TPI dengan cara disewa oleh kapal-kapal yang datang lelang. Per ‘basket’, biasanya disewa dengan harga Rp700. Pihaknya mengajukan usulan agar dapat mengelola setidaknya separuh dari total jumlah ‘basket’ yang ada. Sehingga kedepan akan ada pemasukan rutin bagi koperasi karyawan. Tujuan akhirnya, adalah untuk mensejahterakan karyawan TPI. “Kami tidak ingin seluruhnya. Hanya separuh saja sudah cukup. Artinya agar karyawan TPI ini tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Padahal setiap harinya ada miliaran rupiah yang beredar di TPI, tapi karyawan tidak bisa mendapat penghasilan dari sana. Harapannya dengan pengelolaan ‘basket’ itu ada sumber penghasilan baru bagi koperasi karyawan,” beber dia.

Pengajuan usulan tersebut, sejauh ini belum mendapatkan respon dari Walikota. Namun menurut Sugiyo, ada keberatan dari KUD Makaryo Mino. Sebab menurut apa yang disampaikan KUD kepadanya, KUD tengah dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan pemasukan. “KUD sudah ada respon. Intinya mereka keberatan karena kondisi mereka memprihatinkan, dan jika itu diminta akan berpengaruh. Tapi koperasi karyawan TPI yang sudah 25 tahun berdiri juga sama memprihatinkannya. Jadi dengan prinsip ‘Brayan Urip’ kami juga ingin agar ada ‘Brayan Kerja’ disini,” tambah Sugiyo.

Sugiyo mengestimasi, jika separuh pengelolaan basket bisa didapatkan maka dalam satu hari ada pemasukan sekitar Rp2,8 juta. Maka, dalam satu bulan ada pemasukan untuk tambahan modal koperasi sekitar Rp74 juta. Pemasukan modal tersebut merupakan upaya untuk mendorong koperasi karyawan TPI agar berkembang lebih besar lagi. Karena selama ini, koperasi karyawan TPI hanya menjalankan usaha simpan pinjam bagi karyawan.

“Ini murni terobosan kami. Karena kami melihat koperasi karyawan ini memprihatinkan. Perkembangannya tidak signifikan dibandingkan dengan perputaran uang di TPI yang mencapai miliaran setiap hari. Padahal, mereka hidup di TPI. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri,” ujarnya.

KUD Tidak Keberatan

Terpisah, Ketua KUD Makaryo Mino, Mofid saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pada dasarnya KUD tidak keberatan jika pengelolaan ‘basket’ diserahkan kepada koperasi karyawan TPI. Namun ia memberikan catatan, pengelolaan harus dilakukan penuh oleh satu lembaga saja, bukan oleh dua lembaga.

Karena menurut Anggota DPRD itu, jika pengelolaan dilakukan dua lembaga maka teknis di lapangan akan menjadi kacau. Ia mencontohkan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan tidak bisa diidentifikasi bahwa barang yang rusak dibawah tanggung jawab lembaga yang mana.

“Kalau separuh-separuh kami justru tidak setuju,” tegasnya.

Sehingga ia meminta agar ada keputusan dari Walikota untuk menunjuk lembaga yang mengelola. Jika diserahkan ke koperasi karyawan TPI ia mempersilakan, dan jika diserahkan KUD yang sudah puluhan tahun mengelola, pihaknya juga siap. Tetapi dikatakan Mofid, pada dasarnya sudah ada pedoman teknis yakni kesepakatan antara Menteri Kelautan dengan Menteri Koperasi bahwa kegiatan nelayan yang menangani adalah koperasi perikanan bukan koperasi karyawan.

“Sebenarnya selama puluhan tahun KUD mengelola, hasilnya dibagi. Yakni untuk operasional karena yang mengelola karyawan KUD, kemudian untuk penggantian kehilangan dan kerusakan. Sisanya, dibagi ke lembaga dan instansi terkait. Jadi tidak semuanya masuk ke KUD saja,” jelas Mofid.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa kewenangan penunjukkan pengelola sebenarnya ada di Kepala DPPK. Namun sejauh ini, DPPK tidak berani memutuskan untuk menunjuk pengelola.

“Sebenarnya bisa memutuskan, tidak usah sampai ke Walikota. Ini yang lucu,” tandasnya.

Sumber: http://www.radarpekalongan.com/54626/tpi-usul-ikut-mengelola-basket/