Perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Korea Selatan (Korsel) yang melalui beberapa tahapan seleksi, akan dilakukan dengan lebih selektif lagi dengan menerapkan model Sistem Poin Employment Permit System (EPS). “Sistem yang dimaksud yakni proses rekrut calon TKI selain melalui seleksi tes bahasa Korea juga dilakukan seleksi tes keterampilan dan tes kompetensi,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, kepada SP di Jakarta, Selasa (25/10).

Pelaksanaan ujian tahap I Sistem Poin EPS program Goverment to Goverment (G to G) ke Korsel untuk sektor perikanan di tahun 2016 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Surakarta, Solo Minggu (23/10).

Ia mengatakan, diantara negara-negara pengirim lainnya ke Korsel, Indonesia telah mengawali terlebih dahulu sistem poin untuk sektor perikanan di tahun 2016. Namun sistem ini akan diberlakukan juga di sektor manufaktur di tahun 2017.
Ujian tahap I Sistem Poin EPS program G to G diikuti sebanyak 2.049 peserta. Ini merupakan kali ke-7 ujian EPS- Sektor Perikanan (TOPIK) dilaksanakan di UNS. “Alasan kembali diadakannya di UNS ini karena domisili peserta ujian EPS TOPIK yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah,” kata dia.

Hadir dalam acara tersebut, mewakili Kepala BNP2TKI yakni Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro, yang menyampaikan pesan Kepala BNP2TKI bahwa moratorium TKI sektor perikanan yang diberlakukan pada tahun 2015 boleh dibuka kembali, tetapi dengan menambahkan syarat tambahan selain bahasa, yakni juga harus ditambahkan tes kemampuan dan kompetensinya yang terlihat dari bukti pengalamannya, training vokasional yang diikutinya, kursus atau sertifikat keahlian melaut yang dimilikinya. Contohnya basic safety training dan sertifikat keahlian lainnya.

Agusdin mengharapkan, melalui Sistem Poin EPS tersebut akan memperoleh kandidat tenaga kerja yang benar-benar mampu beradaptasi dengan pekerjaan di sektor perikanan, baik dibidang penangkapan ikan dan budidaya ikan, sehingga kasus TKI yang pindah pekerjaan secara nonprosedur bisa diminimalisir. Mengingat sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kasus TKI Overstayer di Korea Selatan.

“Kompetensi itu persyaratan mutlak bagi calon TKI yang hendak ke Korea. Hebatnya, gaji di sektor perikanan itu sama besarnya dengan tenaga kerja asing lainnya, bahkan sama dengan tenaga kerja asal Korea yang bekerja pada bidang yang sama,” ungkap Agusdin.

Lebih lanjut, Agusdin menjelaskan upah minimum TKI sektor perikanan di Korsel saat ini adalah 1,2 juta won atau setara Rp 13 juta, dan take home pay-nya bisa mencapai Rp 20 juta per bulan.

Terhadap pertanyaan dari wartawan yang menanyakan mengenai tenaga kerja perikanan dari Indonesia sebaiknya bekerja di dalam negeri, Agusdin mengatakan bahwa ada hal prinsip yakni gaji yang sangat berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama di Indonesia, sehingga banyak orang memilih bekerja sebagai tenaga kerja sektor perikanan di luar negeri. Namun saat ini sudah banyak sekolah menengah perikanan di Indonesia yang lulusannya sudah dibooking oleh perusahaan-perusahaan perikanan di Indonesia.

Mr. Jang Byunghyun dari Indonesia EPS Center HRD Korsel yang memantau langsung pelaksanaan EPS TOPIK tersebut mengatakan, test yang diikuti sebanyak 2.049 calon TKI untuk sektor perikanan dan berjalan dengan baik berkat persiapan dan kerj asama yang baik antara BNP2TKI dan UNS Solo. “Semoga kerja sama yang baik ini terus dapat berjalan sehingga penempatan TKI ke Korsel berjalan dengan baik, harapannya semoga semua lulus dan bisa berangkat ke Korea Selatan,” ujar Jang.

Selain itu, diharapkan jumlah kuota penempatan TKI ke Korsel tahun 2017 dapat meningkat. Penetapan jumlah kuota tenaga kerja asing akan dilakukan pada bulan Desember ini. Penentuan jumlah kuota ini ditentukan oleh tiga hal, yaitu dari jumlah TKI Ilegal di Korsel, tingkat prosentase pengiriman berdasarkan kuota yang telah diberikan, dan tingkat kesukaan user di Korsel.

Sementara itu, Kabag Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti, menyatakan sektor perikanan adalah merupakan salah satu sektor yang dikomitmenkan dalam perjanjian kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Korsel. Lebih lanjut dikatakan, rekrutmen calon TKI sektor perikanan tahap pertama pertama dalam bentuk tertulis di kampus UNS akan diikuti tahap tes ketrampilan di bidangnya bagi calon yang lolos tes kemampuan berbahasa Korsel. “Tes ketrampilan tersebut merupakan instrumen deteksi dini kesalahan menempatkan calon yang tidak berkompeten,” kata juru bicara BNP2TKI tersebut.

Sumber: http://www.beritasatu.com/ekonomi/394935-2049-orang-calon-tki-rebut-peluang-sektor-perikanan-di-korsel.html