Dalam rangka optimalisasi pengawasan penerimaan negara dari sektor perikanan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, Indonesia secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan negara. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Pajak – Kementerian Keuangan menggalang kerja sama dalam mengawal pengelolaan pajak dalam penerimaan pendapatan negara, agar  pemberantasan kejahatan perikanan dan kejahatan lain terkait perikanan dapat diwujudkan secara tepat.

Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja mengatakan, ini kerjasama antara KKP dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merupakan langkah strategis untuk mengatur kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

“Kalau dia patuh dengan pajak, maka otomatis tarikan ke belakangnya adalah laporan keuangannya baik. Kalau laporan keuangannya baik, maka bisnisnya akan baik, karena dia melakukan tata kelola usahanya dengan aturan keuangan yang baik. Kalau bisnisnya baik, maka kita bisa menghitung berapa nilai yang diambil dan diperdagangkan. Kalau semua terjadi, barulah kita bisa mengatur berapa total stok yang dikelola oleh masyarakat kelautan perikanan. Kalau stok bisa dihitung, maka kita tahu berapa stok Indonesia untuk meyakinkan bahwasustainability ini bisa dilakukan”, terang Sjarief saat membuka Tax and Economic Crime Workshop di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (1/8).

Sjarief juga menjelaskan, saat ini ada 630.000 kapal tangkap ikan yang tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, masih banyak juga kapal besar yang tercatat dimiliki oleh perorangan, sehingga tidak dapat dikenakan pajak.

“Ada 20 sampai 30 kapal dengan gross tonage (GT) besar dengan putaran modal luar biasa, tapi masih dikategorikan perusahaan perorangan, tidak dikategorikan pajak. Kategori pajak masih besar. Total kapal 630.000 kapal, baik panjang 4 meter sampai 7 meter maupun sampai ratusan GT. Dari 630.000 itu 5.000 kapal di atas 30 GT. Dari 5.000, kapal 1.100 milik asing 3.900 lokal,” jelasnya.

Dari 5.000 kapal dengan kapasitas 30 GT, masih banyak yang tidak menunaikan kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah. Padahal tiap kapal tersebut mampu membawa 200 ton ikan dari laut Indonesia setiap tahunnya. Jika dihitung secara rinci maka besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara per kapal mencapai Rp 2 miliar per tahun.

“Masing-masing 30 GT, maka satu tahun bisa 8 sampai 10 kali pergi dan membawa 100 sampai 200 ton ikan. Kalau bisa 200 ton, 1 kilogram (kg) Rp 10.000 bisa hitung Rp 2 miliar satu orang satu kapal. Kalau 1 pengusaha 10 kapal, kita bisa tahu perputaran uang,” ujar Sjarief.

Kerja sama antara KKP dengan Ditjen Pajak Kemenkeu ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas “Kebijakan Pembangunan Kelautan” di Kantor Presiden di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 lalu, yang menjelaskan meskipun 70% luas wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional masih di bawah 30%. Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor perikanan masih tergolong rendah. Tax ratioperikanan Indonesia pada tahun 2014 hanya sebesar 0,31%; angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tax ratio nasional sebesar 12,4%.

Selain itu, mengingat kejahatan perikanan dan kejahatan lain terkait perikanan merupakan musuh bersama secara global, Indonesia secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Norwegia merupakan salah satu negara mitra terdepan Indonesia dalam pemberantasan kejahatan perikanan dan kejahatan lain terkait perikanan.

Pemerintah Norwegia menganggap penting upaya mengatasi kejahatan perikanan mengingat industri perikanan Norwegia merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas. Norwegia juga memegang peranan penting dalam mendorong pembentukan INTERPOLFisheries Crime Working Group. Selain itu, di bawah payung North Atlantic Fisheries Intelligence Group, suatu unit intelijen perikanan yang dinisiasikan oleh Norwega, para aparat penegak hukum di bidang perikanan, pajak dan kepabeanan bekerjasama dalam pertukaran informasi terkait perputaran dana/modal dari kegiatan usaha yang ilegal.

Untuk memperkuat kerjasama antar kementerian maupun lembaga Indonesia dalam sektor perikanan, pada Desember 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan RI telah menandatangani nota kesepahaman mengenai Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara di Sektor Kelautan dan Perikanan, yang salah satu ruang lingkupnya meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Keterlibatan Direktorat Jenderal Pajak RI yang melakukan analisis kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak perusahaan-perusahaan perikanan tangkap, khususnya terkait analisis dan evaluasi kapal perikanan yang dibangun di luar negeri, perlu terus dikembangkan, baik dalam konteks peningkatan kapasitas maupun  keterlibatannya.

Acara Tax and Economic Crime Workshop in Fisheries Sector ini melibatkan peserta dari berbagai instansi K/L, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkeu (Pajak dan Bea Cukai), Polair, TNI, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Hal dilakukan untuk mendukung upaya pemberantasan illegal fishing dan pemberantasan berbagai kejahatan di bidang keuangan.

Sumber: http://news.kkp.go.id/index.php/pemerintah-siap-kawal-penerimaan-pajak-sektor-kelautan-dan-perikanan/