Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerjasama dengan Republik Palau untuk memerangi Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU Fishing) serta untuk memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal ini dilakukan guna mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU Fishing berdasarkan alat dan tindakan yang tersedia pada lingkup nasional, regional, dan internasional.

“Telah ditandatangani joint communique dengan Republik Palau dalam hal pemberantasan illegal fishing”, ungkap Menteri Susi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, minggu(31/7).

Dalam kesepakatan kerja sama,  Indonesia-Palau tersebut fokusnya adalah pada upaya dan langkah-langkah memajukan praktik penangkapan ikan bertanggung jawab dan untuk memerangi IUU Fishing melalui pembentukan hotline communication yang berfungsi sebagai pertukaran informasi bersama, dan kegiatan peningkatan kapasitas.

Selain itu, kerjasama juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk memastikan aliran ikan dan produk perikanan ke pasar global.

“Mengeksplorasi setiap kemungkinan inisiatif bersama dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan,” lanjut Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga mengapresiasi partisipasi Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Republik Palau Y.M. Fleming Umiich Sengebau yang telah positif menanggapi saran Menteri Susi untuk menaikkan biaya izin penangkapan ikan guna meningkatkan jumlah devisa negara.

“Hal ini sejalan dengan semakin tingginya biaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menurunnya stok sumber daya perikanan,” ungkapnya.

Pertemuan ini dinilai sangat strategis dalam upaya menghimpun komitmen negara-negara di kawasan untuk menerapkan prinsip-prinsip ketertelusuran produk perikanan serta dalam kerangka meningkatkan dialog di kawasan dalam menerapkan prinsip ketertelusuran dan upaya pemberantasan IUU Fishing.

Susi juga mengajak Palau untuk berkolaborasi dalam rangka pemberantasan IUU Fishing di kawasan Asia Pasifik.

Diinformasikan bahwa terdapat cukup banyak kapal perikanan berbendera RRT yang beroperasi di perairan pasifik seperti di Fiji, Vanuatu, Timor Leste, dan PNG.

“Sejak diterbitkannya peraturan pelarangan transhipment dan izin penangkapan ikan oleh kapal asing, disinyalir sejumlah kapal pelaku IUU Fishing beroperasi di perairan negara-negara Pasifik,” tukas Susi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut  Direktur Eksekutif Kawasan Perlindungan Laut Nasional Republik Palau Mr. Keobel V. Sakumaz, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa

Selama ini, Indonesia dan Palau belum memiliki hubungan kerja sama strategis. Sebelumnya Menteri Susi dan Menteri Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Wisata Palau, F Umiich Sangebau pernah melakukan pertemuan bilateral di sela-sela sidang ke-32 Committee on Fisheries (COFI) yang digelar Food Agriculture Organization (FAO)  di markas FAO, Roma, Italia beberapa waktu lalu. Kesamaan pandangan dalam memberantas IUU Fishing yang menyatukan dan mengakrabkan delegasi dari dua negara ini.

Sumber: http://www.jitunews.com/read/42075/ri-republik-palau-perkuat-kerjasama-berantas-iuu-fishing