Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, buku kedua Masterplan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 akan disahkan oleh para kepala negara ASEAN pada September 2016 di Laos. Buku ini merupakan upaya ASEAN untuk mengintegrasikan proses pembangunan di kawasan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia mengedepankan pembangunan perlabuhan, dan pembangunan jalan tol maupun non tol seperti jalan trans Sumatra, dan jalan tol Manado,” ujar Rahmat di Jakarta, Senin (1/8).

Rahmat menjelaskan, MPAC fokus kepada tiga hal yakni konektivitas fisik yang meningkatkan infrastruktur, dan konektivitas institusi atau menyediakan kerangka kerja perdagangan, investasi, serta peraturan. Selain itu, hal lainnya yakni fokus pada konektivitas antar masyarakat yang memperluas kesempatan pendidikan dan mempromosikan pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Rahmat, rencana pembangunan infrastruktur dalam MPAC 2025 tidak bertentangan dengan rencana investasi maupun proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh investor dari negara mitra ASEAN. Usulan dalam MPAC 2025 sudah disinergikan dengan negara mitra ASEAN yakni Cina, Jepang, dan Korea sehingga proyek pembangunan dapat terintegrasi.

“Dengan Cina kita masih diskusi. Pekan lalu sudah ada pertemuan dengan menteri-menteri ASEAN, dan Laos secara konsep connectivity East Asia sudah sepakat tapi detailnya harus dibicarakan dulu,” kata Rahmat.

Dalam MPAC 2025 Indonesia memasukkan tiga prioritas pembangunan infrastruktur yakni pelabuhan, jalan, dan listrik. Dari total pembangunan 47 pelabuhan di ASEAN, terdapat 14 pelabuhan yang akan dibangun di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam MPAC ini yakni dengan public private partnership, karena tidak semua negara mampu membiayai pembangunan infrastruktur.

Rahmat mencontohkan salah satu proyek pembangunan yang menggunakan model public private partnership yakni jalan tol Bitung-Manado. Pembangunan jalan tol tersebut dibagi dalam tiga tahap yakni ada yang sepenuhnya pemerintah, model public private partnership, dan swasta. Menurutnya pembangunan yang menggunakan modal dari pemerintah sudah jalan, dan untuk kelanjutannya nanti akan dikombinasikan dengan public private partnership serta swasta.

“Model public private partnership di masing-masing negara sudah banyak. Namun memang model tersebut agak sulit untuk menangani proyek-proyek antar negara,” ujar Rahmat.

Dalam 15 tahun kedepan anggaran pembangunan infrastruktur MPAC senilai 3,3 triliun dolar AS. Porsi paling besar yakni untuk infrastruktur transportasi sebesar 1,2 triliun dolar AS, kemudian listrik 1 triliun dolar AS, dan air 600 miliar dolar AS.

Langkah awal untuk mengimplementasikan MPAC ini akan dilakukan dalam ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Forum ini akan menjadi langkah awal untuk memulai kemitraan Siyang lebih nyata dan sinergis antara pemerintah dan swasta.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/08/01/ob7z29383-asean-segera-miliki-masterplan-konektivitas-2025