Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerjasama dengan Republik Palau, salah satu negara anggota Oceania untuk memerangi illegal fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal ini dilakukan guna mencegah, menghalangi, dan menghapuskan Illegal Fishing berdasarkan alat dan tindakan yang tersedia pada lingkup nasional, regional dan internasional.

“Telah ditandatangani joint communique dengan Republik Palau dalam hal pemberantasan illegal fishing”, ungkap Susi dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2016).

Fokus dalam kerja sama ini adalah meningkatkan upaya dan langkah-langkah memajukan praktik penangkapan ikan bertanggung jawab dan untuk memerangi Illegal Fishing melalui pembentukan hotline communication, pertukaran informasi bersama, dan kegiatan peningkatan kapasitas.

Selain itu, kerjasama juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk memastikan aliran ikan dan produk perikanan ke pasar global.

“Mengeksplorasi setiap kemungkinan inisiatif bersama dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi Illegal Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan”, lanjut Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga mengapresiasi partisipasi Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Republik Palau Y.M. Fleming Umiich Sengebau yang telah positif menanggapi saran Menteri Susi untuk menaikkan biaya izin penangkapan ikan guna meningkatkan jumlah devisa negara.

“Hal ini sejalan dengan semakin tingginya biaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menurunnya stok sumber daya perikanan”, ungkapnya.

Pertemuan ini dinilai sangat strategis dalam upaya menghimpun komitmen negara-negara di kawasan untuk menerapkan prinsip-prinsip ketertelusuran produk perikanan serta dalam kerangka meningkatkan dialog di kawasan dalam menerapkan prinsip ketertelusuran dan upaya pemberantasan Illegal Fishing.

Bahkan, Susi juga mengajak Palau untuk berkolaborasi dalam rangka pemberantasan IUU Fishing di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, terdapat cukup banyak kapal perikanan berbendera RRT yang beroperasi di perairan Pasifik seperti di Fiji, Vanuatu, Timor Leste, dan PNG.

“Sejak diterbitkannya peraturan pelarangan transhipment dan izin penangkapan ikan oleh kapal asing, disinyalir sejumlah kapal pelaku IUU Fishing beroperasi di perairan negara-negara Pasifik”, tukas Susi.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/07/30/320/1450840/berantas-illegal-fishing-susi-gandeng-anggota-oceania