Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, negara-negara perlu berbagi data sektor kelautan dan perikanan yang ada di masing-masing negara sebagai upaya mengembangkan transparansi sektor tersebut.
“Kita butuh lebih banyak kerja sama dalam berbagi data,” kata Menteri Susi saat membuka Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product di Jakarta, Rabu (27/7).

Susi mengemukakan, pihaknya dengan terbuka akan berbagi daftar kapal-kapal yang memiliki izin untuk penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia.Susi mengatakan, kerja sama dalam keterbukaan data adalah penting karena sejumlah kasus, seperti MV Viking yang ditangkap di kawasan perairan Indonesia, ternyata memiliki 32 bendera di dalam kapal dan kerap berganti nama. “Transparansi penting untuk mengatasi ‘ilegal fishing’,” katanya.

Dikatakannya, setiap negara harus berkomitmen dan tidak memfasilitasi berbagai hal yang terkait dengan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Sebelumnya, Susi mendorong peningkatan keakuratan data perikanan global, khususnya yang dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggota Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

“Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggungjawab,” katanya.

Menteri Susi memimpin delegasi Indonesia yang menghadiri sesi ke-32 Komite Perikanan FAO yang digelar di Kota Roma, Italia, Senin (11/7). Dalam acara tersebut, Susi menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan menjadi sorotan dunia.

Indonesia dianggap dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan komitmen dalam pemberantasan IUU Fishing (Penangkapan Ikan Secara Ilegal) atas langkah konkretnya dalam meratifikasi dan mengimplementasikan aturan FAO dalam mengatasi tindak pidana tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan data perikanan yang lebih baik kepada FAO untuk penyusunan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA).

“Penerapan kuisioner dari FAO, saya akui sudah lebih baik. Saya juga mengapresiasi tumbuhnya partisipasi negara-negara dalam penyusunan SOFIA 2016,” kata Susi.

Tanpa data yang kredibel, katanya, tidak mungkin dunia mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Susi juga mengenalkan program “One Data Initiative” untuk meningkatakan proses pengumpulan data perikanan.

“Saat ini, Indonesia sedang mencanangkan program Satu Data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi,” paparnya.

Susi juga mengapresiasi penyerahan laporan dan dokumen SOFIA yang merupakan laporan-laporan dari negara anggota FAO. Pemerintah dinilai perlu menyusun sistem database yang akurat dan terus dimutakhirkan setiap waktu agar benar-benar diketahui secara transparan dan lebih jelas mengenai kebutuhan impor komoditas perikanan.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/07/28/248024/susi-negara-negara-perlu-berbagi-data-perikanan/#.V5qPd7iLQ2w