Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 27 Juli 2016 akan mengadakan acara Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta.

Staf Ahli Menteri Kemasyarakatan dan Hubungan Masyarakat KKP, Suseno Sukoyono, mengatakan tujuan diadakannya acara ini untuk mengimbau negara-negara berkembang lainnya agar lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan program ketertelusuran ikan dan produk perikanan.

“Sehingga dapat mencegah masuknya produk ilegal ke dalam sistem atau rantai pemasokan secara global,” kata Suseno di GMB I KKP, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Acara Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product 2016 juga dihadiri beberapa pejabat ternama, seperti menteri yang menangani perikanan dari Malaysia, Filipina, Kepulauan Fiji, serta wakil menteri dari Vietnam dan Kenya, bahkan Managing Director and Chief Operating Officer World Bank Sri Mulyani Indrawati juga diagendakan akan hadir.

Selain itu, ada juga delegasi dari negara yang akan hadir seperti Singapura, Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Timor Leste, Amerika Serikat, Sudan, Thailand, serta perwakilan dari organisasi internasional seperti SEAFDEC dan ASEAN.

“Output yang diharapkan dari Ministerial Meeting ini adalah Summary Record on Traceability in Fish and Fisheries Product,” tambahnya.

Suseno menuturkan, acara Minesterial Meeting 2016 akan dilanjutkan dengan South-East Asia and Pacific Regional Fisheries Summit (RFS) dengan tema ‘Investing in the Transition to Sustainable Fisheries’ diselenggarakan oleh The Economist pada 27–28 Juli di lokasi sama.

Rencananya RFS dihadiri sekira 300 orang, termasuk para menteri yang hadir di Minesterial Meeting, para pejabat tinggi institusi keuangan dalam dan luar negeri, serta perwakilan organisasi internasional bidang kelautan dan perikanan.

Selain itu, tujuan RFS adalah untuk menstimulasi diskusi yang lebih luas terhadap reformasi perikanan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk cara untuk mengukur dan membiayai investasi yang diperlukan dalam reformasi perikanan.

Kendati demikian, guna memperkuat dukungan data dan pandangan secara akademik terhadap kebijakan reformasi perikanan, pada 28 Juli sampai 29 Maret 2016 telah dilaksanakan Collaborative Workshop on the Benefits of Sustainable Fisheries in Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, para akademisi telah bekerja sama dengan para peneliti sektor kelautan dan perikanan mengembangkan kerangka permodelan untuk mengevaluasi kebijakan perikanan serta potensi pemulihan sektor perikanan melalui reformasi kelembagaan dan kebijakan perikanan guna menghasilkan perluasan investasi serta strategi dalam reformasi pengelolaan perikanan di Indonesia.

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2016/07/22/320/1444385/sri-mulyani-akan-hadiri-ministerial-meeting-and-regional-fisheries-summit-2016