Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, mengatakan, selama ini Indonesia selalu diunggulkan sebagai negara yang memiliki potensi untuk menjadi sebuah negara yang besar. Dengan jumlah pendudukan sekitar 250 juta, yaitu nomor 5 dari populasi global, nomor 3 negara demokrasi dengan populasi terbesar, serta negara dengan populasi penduduk muslim dan laut terbesar di dunia, maka kualifikasi ini sah kalau diklaim sebagai negara terbesar. Namun, hal ini tidaklah cukup karena jika dirasakan dari pendekatan ekonomi, kondisi Indonesia saat ini belum menggambarkan hal tersebut.

Klaim bahwa Indonesia merupakan negara besar bisa didapatkan jika semua pokok-pokok yang disebutkan di atas dapat diberdayakan dengan budaya kerja keras, serta mengoptimalkan potensi kelautan dengan baik.

Mendukung perbaikan ekonomi, Susi menyatakan bahwa penghematan haruslah dilakukan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi global juga tidak menentu. Susi menyatakan bahwa dirinya belum cukup puas dengan kinerja yang dilakukannya selama ini. Apalagi jika terkait dengan cita cita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Itulah yang menyebabkan Susi berpikir bahwa pihaknya harus terus melakukan efisiensi.

“Ekonomi saat ini memang sedang tidak baik. Saya ingin penghematan dan efisiensi dilakukan. Selama dua tahun saya masuk ada kenaikan sekitar Rp6 triliun. Tapi, ternyata dalam dua tahun ini kita tidak belajar terutama 2015, terkait dengan apa yang dicita citakan Presiden dengan menjadikan kelautan sebagai sebagai tulang punggung. Laut merupakan masa depan bangsa Indonesia. Poros maritim itu pusat, bukan bagian Silk Road atau APEC dan traktat lainnya. Poros itu titik pusat sendiri yang jadi interaksi dari sosial global lainnya. Jika tidak efisien tidak akan bisa,” ujar Susi sekaligus memberikan himbauan pada anak buahnya.

Jika melihat dari masa lalu, pemberlakuan kebijakan mengenai illegal fishing, moratorium, pelarangan transhipment memiliki dampak yang cukup signifikan bagi pencegahan terhadap pencuri ikan. Indeks pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan dari awalnya 102 menjadi 110 pada saat ekonomi Indonesia melemah. Selain itu, dibanding komoditas lainnya yang harganya naik, harga ikan cenderung mengalami penurunan sehingga bisa terbeli oleh masyarakat.

“Dari peraturan yang sudah dibuat, kita bisa hilangkan puluhan kapal dari laut Indonesia. Kita jadikan negara tetangga minus GDP nya untuk perikanannya. Hasil tangkapan juga kita naikkan dari 102 jadi 110 pada saat ekonomi melemah. Harga ikan cenderung turun dibanding komoditi lainnya yang naik dan membuat inflasi. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus lakukan sesuatu. Anggaran APBN sekarang berkurang, bahkan cenderung defisit. Saya yakin di Januari kemarin saya minta penghematan 20-30%. Sekarang hal itu masih harus terus dilakukan. Jalankan amanah sebaik mungkin, jangan sampai anggaran KKP tidak tepat sasaran,” tambah Susi.

Selain penggunaan dana secara bijak, Susi kembali menyampaikan bahwa kali ini FAO sudah mendukung bahwa illegal fishing merupakan sebuah tindakan kriminal karena mengambil sumber daya pangan. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia yang punya sumber daya alam besar, tapi belum mampu mengelolanya.

Sumber: http://swa.co.id/swa/trends/kementerian-perikanan-terus-lanjutkan-efisiensi