Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian/lembaga agar pemberantasan illegal fishing dibarengi dengan modernisasi industri perikanan.

Kepala Negara menginstruksikan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) untuk bersinergi mulai dari pemerintah daerah hingga K/L untuk bekerja bersama mencapai hal tersebut.

“Jangan berjalan sendiri-sendiri, perkuat kerjasama dan sinergi antar lembaga, mulai dari daerah baik Bupati, walikota, gubernur. Kalau ada hal yg perlu disampaikan pada  kita, sampaikan secepatnya, ” katanya saat memberi arahan pada Satgas 115, di Istana Negara, Rabu (29/6).

Jokowi menyatakan bahwa penanganan ilegal fishing saat ini terbukti telah meningkatkan stok ikan laut, sehingga harus dimanfaatkan untuk membangun industri perikanan yang modern.

Dengan perencanaan yang baik, dia menginginkan ada output yang positif terhadap ekspor perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada k/l terkait untuk segera beralih menuju industri perikanan yang modern dan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang industri modern tersebut.

“Kita harus melangkah ke industri perikanan yang modern. Pengolahan, pengalengan, dan sebagainya sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menginginkan tidak ingin mendengar lembaga, oknum dan aparat yang memback-up tindakan illegal fishing.

“Tidak ada lagi, termasuk masyarakat harus diedukasi untuk tidak mau berkolaborasi dengan pelaku ilegal fishing dan menjadi bagian dalam pemberantasan ilegal fishing,” jelasnya.

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20160629/99/562468/pemberantasan-illegal-fishing-jokowi-minta-dibarengi-modernisasi-perikanan