Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, beserta timnya. Pasalnya, kurang dari satu tahun, tim gabungan yang dibentuknya telah berhasil menenggelamkan 176 kapal pelaku pencurian ikan atauillegal fishing.

Dari seluruh kapal yang ditenggelamkan Satuan Tugas (Satgas) 115, 162 kapal di antaranya berbendera asing seperti Vietnam (63), Filipina (43), Malaysia (30), Thailand (21), dan masing-masing satu kapal berbendera Papua New Guinea, Tiongkok, Belize, dan tanpa kebangsaan. Sisanya, adalah kapal berbendera Indonesia.

Satgas 115 juga berencana akan menenggelamkan 30 kapal ikan asing pencuri ikan dalam waktu dekat.

“Ruang gerak penyelundupan harus dibatasi. Saya kira nanti wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, betul-betul harus diawasi, patroli harus terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu,” ucap Jokowi dalam rapat terbatas terkait penyelundupan ikan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Satgas 115 terdiri atas unsur TNI AL, Polri, Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Oktober 2015. Gabungan berbagai unsur ini memudahkan koordinasi, mendorong sinergi, dan melaksanakan fungsi fasilitasi dalam memberantas pencurian ikan.

Menurut Presiden, sebelum satgas dibentuk, kerja sama dan sinergi antar-instansi selama ini tergolong rendah. Itu terjadi karena ego sektoral masih tinggi. Namun, di dalam Satgas 115, tiap-tiap instansi dapat menghilangkan egonya sehingga akhirnya dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan baik.

Bukti kekompakan Satgas 115 tersebut, kata Presiden dalam situs resmi Setkab.go.id, ditunjukkan dengan sejumlah capaian.

Selain menenggelamkan kapal, Satgas 115 juga telah menangani 11 kasus tindak pidana perikanan, yaitu kasus tindak pidana perikanan di Avona, Wanam, Benjina, Ambon, Timika, serta tindak pidana perikanan terhadap MV Hai Fa, MV Silver Sea 2, FV Viking, FV Jiin Horng No 106 dan FV Hua Li 8.

Selain itu, Nakhoda FV Gui Bei Yu 10078, salah satu dari 3 (tiga) kapal Tiongkok yang ditangkap di Natuna, telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

Atas pencapaian tersebut, Susi Pudjiastuti pun memberikan penghargaan kepada unsur-unsur TNI Aangkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri dan Badan keamanan Laut (Bakamla) yang telah berhasil menangkap dan memberantas pencurian ikan serta menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

Mengembangkan industri perikanan

Sejalan dengan semakin berkurangnya praktik penangkapan ikan secara ilegal, Presiden Jokowi juga ingin membangkitkan kembali geliat industri perikanan modern di Indonesia. Mulai dari industri pengolahan ikan sampai pengalengan

Industri ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi ikan-ikan hasil laut Indonesia pada saat dijual ke luar negeri, dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Ketika kita ingin masuk ke industri perikanan, lanjut Presiden, maka harus dipastikan untuk kementerian-kementerian bahwa infrastruktur pendukung itu tersedia, mulai dari jalan, pelabuhan, listrik, dan lahan untuk industri pengolahan.

Sampai dua tahun lalu, industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina. Ekspor ikan olahan dan ikan mentah dari kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Sementara itu, Indonesia sebagai pemilik lautan terluas dan garis panjang pantai terpanjang di Asia Tenggara hanya menduduki posisi ketiga.

“Namun, kini situasinya mulai berubah. Kekuatan industri perikanan di Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia,” kata Menteri Susi April lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi surplus dalam perdagangan sektor perikanan. Pada tahun 2013 nilai ekspor perikanan mencapai USD2,86 miliar, kemudian pada 2014 naik menjadi USD3,1 miliar. Untuk periode Januari sampai September 2015, Indonesia adalah negara yang paling unggul dalam hal ekspor komoditas tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

Berdasarkan data UN Comtrade periode Januari-September 2015, impor TTC dari Indonesia naik 267 persen atau 16,1 ribu ton. Kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP, Nilanto Perbowo kepada Liputan6.com, nilainya mencapai USD127,4 juta.

Sebaliknya, Thailand mengalami penurunan volume sebanyak 13,4 persen menjadi 70,7 ribu ton. Nilai ekspornya turun 13,6 persen menjadi USD313,5 juta. Filipina turun 21,2 persen menjadi 14,4 ribu ton dengan nilai USD79 juta atau turun 21,7 persen.

Sumber: https://beritagar.id/artikel/berita/kinerja-satgas-115-dan-industri-perikanan-dalam-negeri