Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melarang perusahaan yang beroperasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
“Mereka boleh beroperasi di wilayah Indonesia tetapi hanya boleh jadi pengelola. Tetapi kalau soal tangkap-menangkap biarkan kita saja. Biarkan nelayan kita saja,” katanya di Kupang.

Hal ini disampaikannya menanggapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah menyebar ke segala bidang.

Dia mengatakan, walaupun sudah menyebar ke segala bidang tetapi untuk bagian kelautan dan perikanan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak asing.”Ini bukan berarti bahwa pihak asing tidak sama sekali diberikan izin menanamkan investasi di bidang perikanan. Mereka boleh menanamkan modalnya tetapi hanya sebatas pada pengelolaan,” tuturnya.

Pengelolaan yang dimaksud adalah seperti pabrik es, pengolahan ikan serta sejumlah pengelolaan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.”Bahkan kami justru memberikan kemudahan kepada pihak asing untuk terjun 100 persen di sektor itu,” tambahnya.

Sejauh ini, pemerintah sendiri telah menetapkan perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif untuk investasi, sehingga dalam waktu dekat akan ditelusuri sumber uang yang digunakan investor.”Yang pasti kita akan cek. Karena investasinya terlihat sudah abu-abu. KIta akan cek sumber uangnya dari mana,” tegasnya.

Dia mengatakan semua yang dilakukan tersebut demi menjaga sumber daya di laut untuk masa depan. Karena itu, ia minta nelayan menjaga laut dengan tidak menangkap ikan menggunakan bom, potasium maupun trawl.

Hingga saat ini, lanjutnya, sektor kelautan dan perikanan memberikan dampak yang positif bagi PDB sektor perikanan iitu sendiri.”Untuk sektor KP pada kuartal kedua 2016 perikanan mencapai 8,96 persen di saat kementerian yang lain hanya mencapai 5,4 persen saja. Oleh karena itu, saya harapkan nelayan bisa bersama-sama bekerja sama dengan pihak-pihak terkait menjaga laut kita dari pencurian ikan,” tambahnya.

Tangkap Kapal Vietnam
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui menangkap sebanyak tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia.”Melalui Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 Anak Buah Kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juni 2016,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Waluyo Sejati Abutohir, di Jakarta, Senin (13/6).

Waluyo memaparkan ketujuh kapal itu terdiri atas enam kapal berbobot kurang lebih 100 gross tonnage (GT) dan satu kapal berbobot kurang lebih 60 GT.

Dia mengungkapkan kapal-kapal itu ditangkap KP Orca 003 di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau, tanggal 10 Juni 2016 pada pukul 08.45 s.d 10.05 WIB.

Kapal-kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah RI dan menggunakan alat tangkap terlarang jenis pair trawl.

Selain itu, ujar dia, kapal-kapal itu diduga melanggar Pasal Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Sedangkan kapal pengangkut ikan diduga melanggar Pasal 94 jo Pasal 28 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/06/14/239886/perusahaan-asing-dilarang-tangkap-ikan/#.V1-1tvmLQ2w