Ketidakjelasan dari Tiongkok mengenai batas-batas kedaulatan perairan di Laut China Selatan dengan Indonesia justru bisa menguntungkan pihak Indonesia.

Hal tersebut disampaikan seorang diplomat senior Kementerian Luar Negeri, Prof. Hasjim Djalal, dalam diskusi di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016).

“Ada untungnya tidak ada penjelasan dari Tiongkok. Kita bisa buat sendiri interpretasi kita tentang batas wilayah perairan,” ujar Prof. Hasjim Djalal.

“Dengan situasi seperti ini, jelas Indonesia untung. Tergantung Indonesia memanfaatkannya bagaimana,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan klaim sembilan garis putus atau nine dashed line Tiongkok di Laut China Selatan tak mendasar dan tidak jelas. Pada 2009, Tiongkok pernah mengajukan sembilan garis putus tersebut ke PBB, namun ditolak.

“Tapi Indonesia jelas punya peranan penting dalam membantu kestabilan di kawasan Asia Tenggara, wilayah perairan Asia dan Pasifik,” tutur Hasjim.

Saat Hasjim masih berada di Kemenlu, ia pernah menanyakan apa yang harus Indonesia lakukan dalam permasalahan Laut China Selatan ini.

“Waktu itu dalam pemerintahan Menlu Ali Alatas, saya diperintahkan beliau untuk berkeliling Asia dan mengintegrasikan ASEAN untuk permasalahan tersebut,” ucapnya.

Pada 1988, terjadi insiden antara Tiongkok dan Vietnam di mana beberapa kapal Vietnam ditenggelamkan Tiongkok karena permasalahan klaim fiery cross di Laut China Selatan.

“Indonesia pun sempat membuat perjanjian dengan Vietnam terkait wilayah Natuna dan Spratly,” tandasnya.

Hasjim Djalal adalah seorang diplomat senior dan ahli hukum laut internasional. Ayah dari Dino Patti Djalal ini menjabat sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri RI saat Ali Alatas menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk PBB, Duta Besar Indonesia di Kanada dan juga Jerman serta duta besar keliling di masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Sumber: http://internasional.metrotvnews.com/asia/ybD1XvXk-ketidakjelasan-klaim-perairan-tiongkok-jadi-keuntungan-bagi-indonesia