Komitmen pemerintah dalam memberantas illegal fishing melalui penegakan hukum di laut diklaim memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi perikanan di beberapa daerah.

Salah satunya telah menciptakan keseimbangan baru dalam iklim usaha perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti mengatakan kapal ikan lokal sudah mendominasi di perairan Bitung. Laju produksi perikanan pun bergerak positif.

“Dengan meningkatnya hasil tangkapan per trip sebesar 17% oleh 2.061 kapal ikan lokal yang melibatkan 28.843 nelayan,” kata Susi melalui keterangan resmi, Sabtu (14/5).

Susi menambahkan, dampak positif lainnya adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) di provinsi Sulawesi Utara. Menurut data Badan Pusat Stastistik (2015), NTN di Bitung meningkat dari 109,40 pada 2014 menjadi 111,42 pada 2015.

Untuk itu, pemerintah mengapresiasi peningkatan produktivitas perikanan di Bitung dan berkomitmen perikanan tangkap 100% diperuntukkan bagi usaha dalam negeri.

“Kami berusaha mengawal semaksimal mungkin perikanan. Kedaulatan yang terutama. Nelayan harus Berjaya di lautnya. Kapal lokal harus mendominasi. Jika kapal lokal mendominasi, produktivitas nelayan meningkat. Hasil tangkapan bisa dijual atau disupplai ke pabrik. Saya berkomitmen perikanan tangkap seratus persen untuk dalam negeri,” kata Susi.

Sebelumnya, produksi perikanan tangkap di Bitung tercatat hanya 111.316 ton. Jumlah ini sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas penangkapan ikan yang didominasi oleh kapal penangkap ikan eks asing dengan rata-rata 190 GT.

Sementara itu potensi produksi yang tidak tercatat dari 95 kapal ikan eks asing selama 2014 sekitar 60.269 ton atau senilai Rp3,013 triliun. Selain itu, tercatat telah terjadi penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kapal-kapal eks asing sebesar Rp189 miliar pada 2014.

Susi menjelaskan turunnya produksi perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada 2014 di Bitung, tercatat sebanyak 53 unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 361.200 ton/tahun, dengan utilitas 41,86% bahan baku dipasok dari Bitung, Manado, dan Gorontalo. Sementara untuk 2015, tercatat sebanyak 54 UPI mengalami penurunan utilitas menjadi 22,53% yang disebabkan berkurangnya pasokan bahan baku.

“Ini sebenarnya konsekuensi dari tidak beroperasinya lagi kapal penangkapan ikan eks asing, di mana 54.223 ton atau 36% bahan baku UPI bergantung pada perusahaan penangkapan ikan eks asing. Hal itulah yang menyebabkan UPI melakukan pengurangan jumlah hari operasi dan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja borongan, bukan tenaga kerja tetap,” ujar Susi.

Turunnya produksi olahan UPI akhirnya berujung pada turunnya volume ekspor sebesar 37,68%, yakni dari 31007 ton pada 2014 menjadi 19.323 ton pada 2015.
Sementara untuk nilai ekspor, turun sebesar 22,45%, yakni dari US$125,88 juta menjadi US$ 97.58 juta atau turun sebesar Rp367,3 miliar.

Peningkatan produktivitas perikanan di Bitung tentunya harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah, untuk menghindari adanya penumpukan hasil tangkapan yang mengakibatkan merosotnya harga ikan.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan pengaturan kapal penyangga untuk mengangkut hasil tangkapan.

“Hal ini dilakukan guna untuk mendongkrak ketersediaan bahan baku untuk UPI. Maka perlu dilakukan pengaturan kapal penyangga dari fishing ground ke pelabuhan dengan bekerjasama dengan BUMN Perikanan, yakni Perum Perindo, untuk memenuhi kebutuhan,” pungkasnya.

Sumber: http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kapal-lokal-mendominasi-produktivitas-perikanan-bitung-meningkat/