Koperasi perikanan di berbagai daerah yang menjadi penerima bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dipersiapkan matang untuk dapat benar-benar mengoptimalkan bantuan yang diberikan.
“Koperasi perikanan penerima bantuan program KKP disiapkan secara matang, baik dari segi kapasitas SDM, kelembagaan, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya,” kata Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan KKP Endang Suhaedy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/4).

Menurut Endang, persiapan tersebut dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai tahapan proses.

KKP melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) juga telah melakukan serangkaian kegiatan pendampingan penyuluh di berbagai daerah seperti yang beberapa waktu lalu digelar di Batam, Kepulauan Riau, 6-8 April 2016.

Kegiatan pendampingan penyuluh perikanan dalam rangka peningkatan produksi kelautan dan perikanan ini merupakan yang pertama kalinya di tahun 2016.

“Di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan, penerima manfaat penyuluhan di lapangan didorong untuk berkelompok dalam memulai dan mengembangkan usahanya,” katanya.

Dia mengemukakan, kinerja penyuluhan di sektor kelautan dan perikanan salah satunya diukur dari kemandirian kelompok melalui pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh.

Selain itu, lanjut Endang, kemandirian kelompok masyarakat diukur melalui meningkatnya kemampuan kelas kelompok tersebut. “Salah satu bantuan program KKP di 2016 adalah pengadaan 3.345 kapal perikanan bagi koperasi nelayan,” ucap Endang.

Sebagaimana diketahui, KKP akan membangun 3.445 kapal perikanan. KKP telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk membangun kapal penangkap ikan dengan beragam ukuran, lengkap dengan alat tangkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemberian ribuan kapal bantuan untuk nelayan tradisional di Tanah Air dalam rangka meningkatkan kapasitas nelayan dalam menangkap ikan di berbagai kawasan perairan Indonesia.

“Kami akan membangun hampir 4.000 kapal bantuan bagi nelayan. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan hingga 100 persen bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di industri pengolahan ikan,” kata Susi Pudjiastuti dalam acara Konferensi Maritim di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Susi, salah satu manfaat penting bagi kebijakan moratorium perizinan kapal tangkap perikanan eks-asing yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhir tahun lalu juga telah membuat pasokan semakin berlimpah bagi pasar lokal sehingga nelayan juga membutuhkan peningkatan kapasitas.

Pihak KKP ujar Susi, juga mengungkapkan prediksinya bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah dalam rangka merevitalisasikan nelayan di berbagai daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha sektor maritim di banyak tempat selaras dengan konsep pemerataan pembangunan.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/04/12/227737/koperasi-perikanan-penerima-bantuan-kkp-dipersiapkan/#.Vw29-DCLQ2w