Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi izin impor pada komoditi tertentu. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan (PDSKP), Nilanto Perbowo mengatakan, selama ini KKP tetap memberikan izin impor pada industri pemindangan dan pengalengan.

“Izin impor selama ini kita berikan, terutama memenuhi industri pokok, yang paling penting yakni pemindangan, yang masuk dalam industri mikro”, jelasnya dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat GF, Gedung Mina Bahari 1, Kamis (7/4).

Dia juga menyebutkan hingga saat ini, sesuai data yang masuk ada sekitar 718 Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Indonesia baik skala besar, kecil dan tradisional. Meski demikian, baru segelintir UPI yang memberikan data produksi, kebutuhan bahan baku dan target bisnis plan-nya.

“Hingga saat ini masih sangat kecil UPI atau pengusaha di sektor pengolahan ikan yang input data ke kami,” ungkap.

Padahal, menurut Nilanto, pemerintah sangat membutuhkan data pegusaha perikanan untuk menentukan arah kebijakan ke depan. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perikanan. Apakah sudah bisa terpenuhi dengan kebutuhan bahan baku lokal atau memang harus impor.

“Yang kita inginkan sederhana, mereka mau memberikan profil, realisasi dari bisnis mereka, target plan ke depannya, dan berapa jumlah kebutuhan baku mereka,” imbuh Nilanto.

Nilanto menilai masalah bahan baku memang sudah menjadi alasan klasik. Apalagi, setelah KKP mengelurakan kebijakan, baik moratorium maupun larangan transshipment (bongkar muat di tengah laut). Sehingga KKP menyakini pasokan bahan baku melimpah, dan industri bisa menyerapnya.

“Selama ini pengusaha selalu teriak kekurangan bahan baku, tapi kami minta datanya tidak diberikan, padahal stok ikan banyak, tinggal mereka ambil untuk diolah. Mereka hanya teriak-teriak kekurangan dan minta impor, sedangkan ikan kita juga banyak,” tambah Nilanto.

Saat ini KKP sudah membuka e-service agar para pengusaha mau entry datanya per 3 bulan sekali, atau paling lama 6 bulan. Sehingga pengusaha perikanan bisa melihat kebutuhan. Jika pengusaha membutuhkan untuk bahan baku impor, maka pemerintah akan memberikan izin. Tapi jika tidak ada, maka akan sangat sulit bagi KKP untuk mengeluarkan izin impor.

Selain itu, KKP berencana akan membuat cold storage di beberapa daerah. Tujuannya ikan yang masuk bisa terdata secara periodik. Sehingga KKP bisa mendapatkan data yang lebih valid dari mana asal ikan, dan kemana saja apakah untuk konsumsi langsung atau masuk ke industri sehingga semuanya bisa menjadi jelas.

Sumber: http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kkp-beri-izin-impor-komoditi-tertentu/