Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menerangkan, aturan tentang kapal pengangkut ikan hidup itu berbentuk peraturan menteri (permen) KKP. Di mana, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat concern dengan masalah ini.

“Saya pastikan tidak dalam hitungan bulan, karena Bu Menteri selalu mengikuti perkembangan ini. Dia tahu persis perkembangan di lapangan,” kata Slamet di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Kata Slamet, hal-hal yang perlu diatur dalam Permen KKP tentang kapal pengangkutan ikan hidup, antara lain pelabuhan singgah, frekuensi kapal angkut masuk Indonesia, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

“Saat ini, KKP menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan ikan,” papar Slamet.

Terkait SIKPI, papar Slamet, nantinya akan ada dua jenis, yaitu SIKPI kapal angkut ikan yang benihnya dihasilkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP. Kedua, benih yang berasal dari tangkapan alam diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

“Dengan pengaturan ini diharapkan ekspor ikan hidup hasil budidaya ikan lebih terkontrol dan tercatat. Selain, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, meningkatkan industri perdagangan ikan dalam negeri, serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang lestari dan berkelanjutan,” papar Slamet.

Kata Slamet, kapal pengangkut ikan hidup asal Indonesia, seperti yang didorong berasal dari Perum Perindo (Perusahaan Umum Perikanan Indonesia), sehingga bisa langsung ekspor.

“Harapannya, orang Indonesia yang akan ekspor langsung, bisa bekerja sama dengan Perum Perindo,” paparnya.

Mengenai jumlah check point atau pelabuhan muat singgah untuk kapal pengangkut ikan hidup, menurut Slamet, tengah dikaji. Perlu persiapan khusus termasuk ketersediaan aparat untuk memudahkan ekspor serta pengawalan.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan Indonesia, masih minim. Lantaran, sarana penunjang di daerah masih tergolong jeblok.

“Tak heran bila kinerja ekspor, khususnya produk olahan hasil perikanan kita, masih memprihatinkan. Karena kondisi sarana dan prasarana belum menunjang,” kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.

Niko bilang, sebanyak 68% sebaran pelabuhan perikanan, berada di Indonesia bagian Barat, 25% di Indonesia bagian Tengah, sisanya yang 7% berada di Indonesia bagian Timur.

Padahal, lanjut Niko, keberadaan ikan justru melimpah di Indonesia Timur, khususnya di Kepulauan Maluku yang merupakan lumbung Ikan Tuna. Seharusnya, pelabuhan perikanan lebih banyak di kawasan ini. “Terlebih, keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih didominasi di pulau Jawa dan Sumatera,” ungkap Niko.

Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2284892/batasi-ekspor-kkp-perketat-kapal-muat-ikan-hidup