Dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan secara optimal melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) melakukan serangkaian kegiatan pada 25-27 Februari 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan tersebut terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Workshop Pemutaakhiran Validasi dan Evaluasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Simluhdaya KP), Sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Perkoperasian, serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ditutup oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) Endang Suhaedy, Sabtu (27/2), di Makassar, dikutip dari keterangan pers BPSDM.

Menurut Endang, penyuluh perikanan mempunyai peranan penting dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pelaku utama/usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi KKP yang berlandaskan pada tiga pilar pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Namun demikian, berdasarkan data Simluhdaya KP per Februari 2016, jumlah penyuluh perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini sebayak 3.145 orang dirasa masih sangat kurang untuk mendampingi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh tersebut, yaitu dengan mengangkat PPB, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan, pasal 42 ayat 2. PPB akan mendampingi dan mengawal pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta mendampingi kegiatan prioritas KKP.

Dalam melaksanakan pendampingan dan pengawalan kegiatan prioritas KKP, PPB diberi pedoman kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut sebagai upaya mensinergikan dan penyamaan persepsi bagi PPB dalam melaksanakan pedoman kerja, dilaksanakan pembekalan untuk 3.000 PPB. Pembekalan dilaksanakan di Denpasar, Surabaya, Bajarmasin, Makasar, Yogyakarta, Bandung, dan Padang. Kegiatan di Makassar sebagai pembekalan tahap kelima, diikuti oleh 195 orang PPB dari enam provinsi, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pada waktu dan tempat yang sama dengan pembekalan PPB, Pusluhdaya KP memfasilitasi kegiatan workshop ini untuk kelima kalinya. Selain di Makassar, workshop dilaksanakan di Bogor, Jayapura, Ambon, dan Kupang. Workshop di Makassar diikuti oleh peserta dari 30 Kabupaten/Kota di enam provinsi, yakni Sulsel, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

Materi kegiatan antara lain kebijakan penguatan dan pengembangan teknologi informasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi penyuluhan, meliputi pengayaan video conference, pengenalan drone, penguatan sinyal, website, cyber extension, dan media sosial. Endang berharap, tujuan kegiatan ini dapat tercapai meliputi sosialisasi teknis operasional aplikasi Simluhdaya KP; pemuktahiran, validasi, dan evaluasi data Simluhdaya KP, serta sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi penyuluhan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peran PPB dalam penyelenggaraan penyuluhan dan kegiatan prioritas KKP; menciptakan mekanisme kerja serta meningkatkan kinerja dan profesionalisame PPB.

Dalam rangka menyamakan persepsi terkait inisiasi penumbuhan dan pembinaan koperasi perikanan di Indonesia, Pusluhdaya KP memfasilitasi sosialisasi NSPK penumbuhan dan pembinaan koperasi perikanan, yang dilaksanakan pada 34 provinsi di Indonesia. Sosialisasi di Sulsel diikuti oleh 38 ketua kelompok perikanan mandiri cikal bakal koperasi perikanan dan koordinator penyuluh perikanan dari 16 kabupaten/kota se-Sulsel.

Dari pertemuan ini diharapkan sebanyak 40 kelompok perikanan mandiri di Sulsel diinisisasi menjadi koperasi perikanan; pemahaman penyamaan persepsi dalam rangka penumbuhan koperasi perikanan di Sulsel, serta peningkatan kapasitas kelompok perikanan mandiri dalam penguatan usaha kelompok perikanan melalui koperasi perikanan.

Untuk mendapatkan umpan balik dari kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan dilaksanakan Monev memantau agar penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan berjalan efektif dan efisien. Monev ini pada 2016 dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia.

Sumber: http://www.neraca.co.id/article/66123/bpsdmkp-perkuat-penyuluhan-dan-pemberdayaan-kelautan-dan-perikanan