Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini sudah diberlakukan. Menghadapi hal ini, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar menilai Indonesia relatif tidak siap.

“Kalau berbicara tentang daya saing kita di MEA, secara negara Indonesia ini tidak siap. Beda dengan daya saing secara individu. Individu di kita siap dan memiliki daya saing,” kata Ketua ISEI Jabar Aldrin Herwany saat Fun Walk ISEI Jabar-BJB 2016 di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Sabtu (27/2/2016).

Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand justru dinilai siap bersaing dalam era penyatuan ekonomi kawasan ASEAN. Di sana, kampanye publik dilakukan jauh hari.

Meski demikian, dia meyakini negara terbanyak populasinya ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sisi kreativitas di Indonesia ini relatif unggul. Terutama, kata dia, di sektor kuliner, tekstil dan produk tekstil, serta animasi.

“Agar (Indonesia) tidak hanya menjadi pasar, masalah standarisasi produk dan sertifikasi profesi mutlak dibutuhkan. Karena, kunci dalam MEA ini yaitu pergerakan barang, jasa, dan investasi bebas keluar-masuk di 10 negara anggota ASEAN,” ucapnya.

Aldrin menyebutkan, standarisasi produk dan sertifikasi profesi dengan patokan standar internasional ini masih relatif langka. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk keperluan perlindungan secara hukum.

Sebagai kampanye publik itulah pihaknya menggelar gerakan moral yang kali pertama dilakukan. Gerakan moral ini ditujukan untuk menumbuhkan spirit semangat dan memotivasi masyarakat untuk tidak terlalu takut dengan berjalannya era MEA ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengemukakan pihaknya melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional menyikapi bergulirnya ajang MEA bidang perbankan pada 2020.

Dia mengemukakan, negara-negara ASEAN sepakat untuk mengikuti sebuah framework, yakni ASEAN Banking Integration Framework menuju 2020. Sebelum ABIF 2020, OJK akan melakukan beberapa langkah, misalnya membangun kerja sama bilateral, contohnya dengan Malaysia yang tahapan pembahasannya sudah final.

“Dalam waktu dekat, perbankan Indonesia yang akan beroperasi di Malaysia mendapat perlakuan sama dengan perbankan lokal. Insya Allah bulan depan kami menandatangani kesepakatan dengan Malaysia,” jelasnya.

Setelah Malaysia, lanjut Muliaman, pihaknya berencana melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Yang terdekat, adalah Thailand. “Setelah Thailand, kemungkinan dengan Singapura. Pembicaraan dengan singapura masih berjalan, ” katanya.

Muliaman yang juga menjabat sebagai Ketua ISEI pusat ini mengakui salah satu kendala perbankan di tanah air yaitu tingkat suku bunga. Menurutnya, pihaknya menginginkan akhir tahun ini suku bunga perbankan mencapai single digit atau di bawah 10 persen, seperti halnya yang diberlakukan perbankan negara-negara ASEAN lainnya. Namun, katanya, untuk merealisasikannya, tidak dapat secara sekaligus, tetapi bertahap.

“Tidak mungkin Indonesia mengikuti AEC atau Trans Pasific tanpa persiapan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen membangun daya saing. Satu di antaranya, rendahnya suku bunga,” paparnya.

Dia menilai, jika suku bunga rendah, ekonomi dapat lebih bergerak. Itu karena, jelasnya, tercipta pertumbuhan penyaluran kredit. Karenanya, imbuh dia, pihaknya pun melakukan upaya-upaya berkenaan dengan kredit. Selain soal suku bunga, sahut dia, pihaknya pun memperlebar akses pembiayaan di daerah-daerah.

“Pemerintah pun membuat prioritas, semisal, pada sektor maritim, ekonomi kreatif, dan lainnya. Itu menjadi bagian upaya meningkatkan penyaluran kredit,” tandasnya.

Sumber: http://www.inilahkoran.com/berita/ekonomi/53845/standardisasi-sertifikasi-mutlak-dibutuhkan