Pemerintah mendorong para pengusaha nasional untuk meningkatkan ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Itu dilakukan menyusul kebijakan Pemerintah AS yang melarang masuknya ikan impor yang dihasilkan dari pekerja paksa di Asia Tenggara. Dengan digencarkannya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing bukan saja ketersediaan ikan bagi pengusaha nasional melimpah, namun jejak rekam dari pasokan ikan tersebut juga lebih mudah ditelusuri termasuk dari praktik kerja paksa atau perbudakan.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), impor komoditas ikan tuna AS dari Indonesia pada Januari-Agustus 2015 terjadi peningkatan 7,73% apabila dibandingkan periode sama 2014. Sementara impor komoditas tuna AS dari Thailand pada Januari-September 2015 justru turun 17,36% dibandingkan periode sama 2014. Pun, impor komoditas ikan tuna AS dari Filipina pada Januari-September 2015 mengalami penurunan 32,59% dibandingkan periode sama 2014. Pada Januari-September 2015, ekspor perikanan Indonesia ke AS mencapai US$ 1,1 miliar.

Sekjen KKP Sjarief Widjaja mengungkapkan, Pemerintah Indonesia melalui KKP mendukung penuh langkah AS yang melarang masuknya produk perikanan hasil kerja paksa. Kebijakan itu akan memberi peluang lebih besar bagi produk perikanan Indonesia untuk masuk ke AS. Apalagi, selama ini, hasil sumber daya alam (SDA) Indonesia, terutama perikanan, banyak yang diambil secara ilegal dan dipasarkan ke negara lain. Akibatnya, Indonesia tidak menikmati manfaat dan hasil kekayaan SDA tersebut. “(Kebijakan pelarangan) itu luar biasa. Dampaknya sangat positif bagi Indonesia,” kata Sjarief Widjaja di Jakarta, Minggu (28/2).

Presiden AS Barrack Obama menetapkan pelarangan masuknya ikan impor yang dihasilkan oleh pekerja paksa di Asia Tenggara. Kebijakan itu selanjutnya menghapus pengecualian yang berlangsung selama 85 tahun, yakni meski produk tersebut dihasilkan dari perbudakan atau pekerja paksa bisa masuk ke AS selama produksi lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan. Pengecualian tersebut diatur dalam UU Tarif 1930, hal ini seperti dilansir The New York Timesbelum lama ini. Disebutkan, sekitar 90% konsumsi ikan di AS, baik untuk makanan maupun pakan hewan, merupakan produk impor. Kebijakan pelarangan ini menyasar pelacakan atas ikan-ikan yang masuk pelabuhan di AS dan menumpas ikan-ikan ilegal. Pengawasan berlapis terutama difokuskan pada 13 jenis ikan, termasuk ikan kod, kakap, mahi-mahi (lemadang), dan beberapa jenis tuna. Daftar itu termasuk jenis ikan yang mewakili hingga 40% dari total nilai produk ikan dan laut yang masuk AS.

Sjarief mengungkapkan, sebetulnya dari sisi sumber daya, Indonesia paling kaya akan ikan. Namun karena praktik IUU fishing, yang mendapat manfaat sumber daya itu bukan Indonesia. Karena itu, UU yang dibuat Pemerintah AS tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia karena mampu mendorong masyarakat internasional membeli ikan dari Indonesia secara legal, bukan mengambil begitu saja melalui praktik atau proses yang tidak baik. “Kita adalah korban dari proses-proses yang tidak baik. Minimal, dengan adanya kebijakan oleh AS itu, dari sisi pasar sudah dicegah. Artinya, kalau tidak bisa menunjukkan dari mana ikan itu diambil, tidak bisa masuk ke AS,” jelas dia.

Langkah AS itu, lanjut dia, ibarat menangkap bola dan sejalan dengan upaya Indonesia dalam memberantas IUU fishing. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mendorong perluasan akses atas ikan dan produk ikan Indonesia masuk ke AS. Salah satunya, melalui eksibisi internasional di Boston, pekan depan. KKP bersama BUMN memanfaatkan ajang tersebut untuk membuka jalinan dan penetrasi baru ke pasar AS. “Kita jalin channel-channel pemasaran baru, lalu mempersiapkan branding. AS akan menempatkan quality inspector di Indonesia, ikannya diinspeksi di Indonesia sebelum dikirim ke AS,” kata Sjarief.

Selain itu, Sjarief menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi lintas kementerian guna memanfaatkan hub internasional di Palau. Koordinasi tersebut termasuk membahas jalur infrastruktur dan sarana pendukung untuk kebutuhan ekspor perikanan Indonesia, seperti cukai dan karantina. Palau memiliki bandara dengan minimal 10 penerbangan internasional setiap harinya. KKP mendorong ekspor dari pulau-pulau terluar Indonesia agar tidak lagi melalui Jakarta atau Surabaya, namun melalui Palau unyuk kemudian langsung diekspor ke Jepang atau Hawai misalnya. “Kalau harus ke Jakarta maka butuh 4 jam, sedangkan penerbangan ke Palau hanya 45 menit. Misalnya dari Bitung, Talaud, atau Morotai. Jadi, kita jalin kerja sama untuk ekspor perikanan lewat jalur internasional karena biaya transportasi lebih efisien, waktu lebih singkat sehingga ikan lebih segar, dengan begitu harganya bisa lebih mahal dan berdaya saing,” kata dia.

Sumber: http://www.beritasatu.com/ekonomi/351920-ri-berpeluang-perbesar-ekspor-produk-perikanan-ke-as.html