Merajut Kembali Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

2045 adalah tahun emas bagi bangsa Indonesia, karena genap berusia seratus tahun. Sebuah perjalanan panjang yang realtif singkat sejak merdeka tahun 1945, dalam mempersiapkan menjadi negara maju terletak pada sumber daya manusianya, terutama dalam produksi hasil biota laut.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi kelautan demi kesejahteraan rakyat Indonesia akan jadi lebih baik. Kemaritiman Indonesia menjadi prospek menjanjikan yang dikenal sebagai blue economy, sejak diungkapkan pertama kali oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pidatonya di acara Leader Valuing Nature dalam pertemuan Rio+20 di Brazil pada Juni 2012 silam.

Ekonomi biru atau blue economy merupakan daya serap ekonomi dari sektor kemaritiman. Artinya, laut adalah prospek yang bernilai ekonomis jika mampu dikembabangkan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia sebagai produk unggulan di tengah persaingan pasar global dan khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dewasa ini, Indonesia termasuk pada negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income nation). Menyikapinya, kita harus berusaha maksimal untuk naik sebagai negara industri perikanan, tujuannya adalah hidup sejahtera. Alternatifnya adalah menjadikan sektor kelautan sebagai opsi utama, karena laut Indonesia memiliki potensi dan historisitas.

Tahun 2045 Indonesia menjadi negara industri. Bagi kita semua, menjadikan Indonesia sebagai negara industri, terutama dari sektor maritim, adalah cita-cita bersama untuk mewujudkannya. Karena sektor maritim kita dapat dikatakan sebagai anugerah Tuhan kepada Indonesia dengan keanekaragaman biota lautnya, menjadikan kita sebagai Negara maritim terbesar kedua di Asia. Namun besaran itu tidak akan ada artinya jika tidak mampu dikelola secara baik.

Indonesia Poros Maritim Dunia?

Menghitung luasnya maritim Indonesia, lebih sempit daratan daripada lautan. Luas laut Indonesia mencapai kurang lebih 3.273.810 km2 dengan jumlah pulau mencapai 17.000 dan luas daratan Indonesia terhitung sekitar 1.919.440 km2. Lalu, warna apakah yang tampak dominan saat melihat peta Indonesia? kita akan tegas menjawab, warna biru.

Kita harus mampu mengolah dan mengelola biota laut secara mandiri. Kekayaan alam Indonesia ini sudah diakui oleh banyak negara, luasnya lautan daripada daratan harus menjadikan laut sebagai prioritas utama.

Menurut Adian B. Lapian, sebagai Negara maritim yang ditaburi pulau seharusnya menjadikan laut sebagai poros utama. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam catatan sejarah Nusantara, seperti digambarkan dalam novel Arus Balik karya Pramoedya Ananta Toer, betapa kemajuan sebuah kerajaan maritim Nusantara (Sriwijaya, Gowa-Talo, Majapahit) berangkat dari sektor kelautan, tidak pada daratan.

Sudah terlalu lama kita bergerak memunggungi laut, ucap Hilmar Farid saat pidato kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun 2014. Terhitung sejak masa kolonialisme masuk ke perairan Nusantara lah gerak kita kepada laut dinomorduakan. Padahal lautan merupakan saksi sejarah nenek moyang kita sebagai pelaut handal, yang dapat mengarungi luasnya samudra di luar batas navigasi nalar manusia.

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, terkait blue economy menemui titik terang. Sudah saatnya kita terbangun jiwa dan raganya untuk melepaskan Indonesia dari beban sejarah kolonial, sebagai bangsa terbelakang. Dalam hal ini, menteri Susi sudah mampu menunjukkan bentuk pengabdiannya terhadap kedaulatan laut Indonesia di mata dunia. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak lagi menjadi sebuah utopia.

Memang tidak mudah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, namun langkahnya untuk bisa sampai ke sana adalah niscaya. Meski sempat beberapa kali terjadi kemelut di laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia tahun 2014 dan China tahun 2016, tetapi Indonesia mampu membuktikan dirinya sebagai Negara maritim yang disegani oleh kawan maupun lawan.

Sistem keamanan di bidang kelautan Indonesia harus diperketat. Sebagai negara eksportir besar (hasil laut) di Asia Tenggara, diperlukan Sistem Keamanan Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) untuk mencegah praktek illegal fishing. Menteri Susi juga pada tahun 2016 menjalin sinergisitas antara lain, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), TNI AL, Polair, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan. Secara kolaboratif, mereka telah bahu membahu mengamankan dan memerangi illegal fishing sebagai kejahatan global.

Dampak logis dari kebijakan di atas telah menumbuhkan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada tahun 2017 mencapai 7,08% meningkat dari sebelumnya hanya 7,03%. Selain itu, KKP juga fokus dalam membangun sentra industri di beberapa pulau terluar seperti Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Mentawai, guna mempercepat ekspor barang.

Seperti diungkapkan oleh menteri Susi saat laporan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk pada 18 Oktober 2017 di Jakarta lalu, “karena jarak masih menjadi masalah, makanya kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa memotong jarak tersebut”. Pencapaian kinerja KKP selama tiga tahun ini merupakan dukungan dari kementrian dan lembaga terkait dalam mewujudkan program utama Jokowi, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Apa yang dilakukan oleh menteri Susi pudjiastuti dalam kebijakannya selama ini dapat menjadi pijakan awal, untuk mengawali langkah Indonesia dalam menatap usia seratus tahunnya sebagai poros maritim dunia terwujud. Akhirnya, Jalesveva jayamahe!

Sumber : https://www.qureta.com/post/merajut-kembali-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia

Leave a Comment