Payung hukum akan memperkuat sistem bisnis Koperasi Perikanan. Salah satunya dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan begitu nelayan anggota koperasi perikanan menjadi sejahtera taraf ekonominya dan tidak ada kesenjangan sosial.

“Kebijakan pemerintah dalam hal Koperasi Perikanan dapat berperan dalam mengelola Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan dan atau Pangkalan Pendaratan Ikan,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta melalui siaran pers tertulis, Jumat (22/4/2016).

Wayan mengungkapkan penyusunan draft payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyelenggaraan TPI oleh koperasi merupakan langkah yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak. Hal ini dalam rangka mewujudkan kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia serta kesejahteraan nelayan miskin di wilayah pesisir.

“Kami berharap sebaiknya sebagai LID dalam penyusunan draft payung hukum ini dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian,” kata Wayan.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang intensif dan efektif di tingkat Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri, Kemenkop UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong kerjasama Pemda Kab/Kota (UPTD) dan Koperasi Perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

“Terkait dengan draft payung hukum tersebut, Kemenkop UKM sedang memproses permohonan Izin Prakarsa kepada Bapak Presiden guna tindaklanjutnya,” pungkas dia.

Senada dengan itu, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian Jafi Alzagladi menyampaikan bahwa peran koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, di mana Koperasi membangun jaringan sehingga terjadi dua sisi mata uang yang saling berkaitan.

“Transaksional pelelangan ikan (pelelangan elektronik) dengan sistem yang terbangun dapat melayani nelayan dan bakul sepanjang hari,” katanya.

Menurut dia, mekanisme pelelangan harus diatur secara jelas dalam hal tanggung jawab asset serta kesepakatan dengan Pemerintah Daerah tentang pembagian Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan TPI.

“Kementerian Keuangan harus dilibat terkait perpres ini dan melakukan diskusi dengan Pemerintah Daerah tentang rencana Perpres ini,” jelas dia.

Ketua Induk Koperasi Perikanan Indonesia Ono Surono mengatakan TPI adalah satu-satunya tempat untuk melakukan pemasaran dan distribusi ikan sekaligus untuk menghadirkan data produksi ikan yang akurat. Karena sampai dengan saat pemerintah belum ada dan menjalankan sistem pendataan produksi ikan.

“Dana-dana nelayan adalah dana yang dipergunakan untuk tabungan nelayan, dana peceklik, dana sosial, dana asuransi, dana pendidikan dan dana bantuan organisasi profesi nelayan,” papar Ono.

Perlu inventarisasi masalah terlebih dahulu terutama di daerah.  Asisten Deputi bidang Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet Dyah Kusumastuti mengungkapkan bahwa ada K/L lain sedang menyusun terkait pelelangan ikan tetapi terkait harga dan KKP tentang tata ruang laut, sehingga program-program terkait bisa disinergitaskan.

“Substansi Perpres akan dibahas selanjutnya,” tandas Dyah.

Kementerian Hukum dan HAM menanggapi untuk menyusun Naskah Kajian harus diperdalam dan satu kesatuan yang holistik dengan Perpres (apa urgensi perpres tersebut) sebagai pemahaman masyarakat kalau Perpres ini penting.

Sebelumnya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (19/4/2016), yang dihadiri perwakilan K/L terkait menyepakati untuk mendukung rencana penyusunan draft payung hukum Perpres tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

Untuk memperkaya bahan masukan bagi penyusunan draft payung hukum tersebut, Kemenkop UKM selain dengan K/L yang masuk dalam Tim perlu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku usaha terkait dengan pungutan di TPI.

Sumber: http://www.harianterbit.com/read/2016/04/22/60540/44/44/Pemerintah-Siapkan-Payung-Hukum-Pelelangan-Ikan-di-TPI-oleh-Koperasi-Perikanan-