Pemerintah Indonesia diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang progresif dalam rangka meningkatkan sektor kelautan dan perikanan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Pemerintah perlu menempuh kebijakan progresif guna menguatkan keberadaan sektor perikanan di tengah kompetisi MEA,” kata Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Niko Amrullah di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Niko, di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia masih unggul dalam konteks produksi dan potensi, namun belum kompetitif ketika dihadapkan pada persaingan ekspor khususnya produk olahan hasil perikanan yang lebih mempunyai nilai tambah perekonomian.

Langkah meningkatan daya saing itu, ujar dia, dapat ditempuh antara lain dengan pengesahan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagai upaya negara dalam melindungi mereka.

Serta, juga memberikan kemudahan akses permodalan dan akses pasar yang dapat ditempuh melalui digitalisasi pemasaran produk hasil perikanan yang hadir di kampung-kampung nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan RI siap menjadi pemenang sektor kelautan dan perikanan dalam era kompetisi perdagangan bebas dalam MEA.

“Kalau bicara kesiapan sektor perikanan di MEA, Indonesia sangat-sangat siap untuk menjadi pemenang,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo.

Menurut dia, setelah sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui KKP, hal tersebut juga membawa perubahan yang sangat signifikan khususnya bagi sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri.

Perubahan tersebut, antara lain stok ikan yang melimpah di kawasan periaran Indonesia serta bahan baku pengolahan ikan juga dinbilai dalam kondisi yang aman sehingga ke depannya juga bisa terus mendorong produksi perikanan.

Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/04/220169/pemerintah-diminta-keluarkan-progresif-perikanan-hadapi-mea/#.VtkKVZyLTWI